Jakarta, ebcmedia – Anggota DPD RI Fahira Idris menilai keputusan Presiden Prabowo Subianto membatalkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen secara umum, dengan menerapkan hanya pada barang dan jasa mewah, adalah langkah strategis menjaga daya tahan ekonomi rakyat kecil dan kelas menengah.
Menurutnya, kebijakan ini tidak hanya memberikan keadilan pajak, tetapi juga mendorong pemerataan ekonomi tanpa membebani masyarakat luas.
Fahira menjelaskan, mempertahankan tarif PPN 11 persen untuk barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat umum, artinya pemerintah menunjukkan komitmen melindungi daya beli rakyat.
Kebijakan ini akan berdampak efektif untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terjangkau, terutama di tengah tantangan ekonomi global.
“PPN 12 persen hanya untuk barang dan jasa mewah adalah keputusan yang bijak dan tepat. Penerapan tarif PPN 12 persen pada kategori barang dan jasa mewah tidak akan berdampak signifikan terhadap ekonomi kelompok masyarakat berada, tetapi dapat memberikan kontribusi tambahan bagi pendapatan negara,” kata Fahira, dikutip dari Kompas, Kamis (2/1/2025).
“Keputusan ini tidak hanya mencerminkan keberpihakan pada rakyat kecil dan kelas menengah, tetapi juga memperkuat keadilan dalam sistem perpajakan. Apresiasi untuk Presiden Prabowo dan pemerintah,” tambahnya.
Fahira meyakini kebijakan ini berpotensi mendorong stabilitas ekonomi lebih luas. Dengan menjaga daya beli mayoritas masyarakat melalui tarif PPN 11 persen untuk barang dan jasa umum, konsumsi rumah tangga yang menjadi salah satu pilar utama pertumbuhan ekonomi dapat tetap terjaga.
Hal ini akan memberikan sinyal positif kepada pelaku usaha, meningkatkan kepercayaan pasar, dan mendorong investasi lebih lanjut di sektor-sektor yang melibatkan kebutuhan dasar masyarakat.
Di sisi lain, lanjut Fahira, penerapan tarif PPN yang lebih tinggi pada barang dan jasa mewah menciptakan peluang untuk meningkatkan pendapatan negara tanpa mengorbankan ekonomi rakyat kecil.
Pendapatan tambahan dari sektor ini dapat dialokasikan untuk mendanai program pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, sehingga memberikan manfaat jangka panjang bagi seluruh lapisan masyarakat.
Senator Jakarta ini berharap keputusan pemerintah ini juga dilengkapi berbagai paket stimulus ekonomi seperti insentif pajak bagi pekerja berpenghasilan rendah, pembebasan PPh bagi UMKM dengan omzet kecil, serta bantuan beras untuk masyarakat miskin agar daya tahan ekonomi rakyat semakin kuat.
Stimulus ekonomi penting untuk menjaga stabilitas ekonomi dan memberikan rasa aman kepada masyarakat sekaligus menunjukkan pendekatan komprehensif pemerintah dalam menjaga kesejahteraan rakyat sambil tetap mendorong perekonomian nasional.
(Red)
