Jakarta, ebcmedia – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyambut baik pembentukan Desk Ketenagakerjaan Polri. Dia menilai, hadirnya desk ketenagakerjaan itu dapat memberi kepastian hukum baru para pekerja.
“Desk Ketenagakerjaan Polri ini menjadi satu bagian dari satu ekosistem utuh bagaimana kita hadir memberikan ketenangan kepada pekerja, bagaimana kita hadir memberikan kepastian hukum,” papar Yassierli dalam Jumpa Pers Desk Ketenagakerjaan Polri di Bareskrim Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (20/1/2025).
Di sisi lain, Guru besar ITB itu menyebut, pembentukan desk tersebut merupakan satu kolaborasi yang dijalankan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Ini adalah suatu kolaborasi yang luar biasa, dan ini memang yang diharapkan oleh Pak Presiden kepada semua stakeholders. Bagaimana kolaborasi itu harus ada,” jelas dia.
Yassierli menuturkan, nantinya Kemenaker akan sering berkoordinasi dengan Polri dalam menangani persoalan ketenagakerjaan. Apabila menyangkut administratif, kata dia, akan ditangani Kemenaker, dan bila telah sampai ranah pidana, desk ketenagakerjaan yang memiliki wewenang.
“Kemudian, kalau terkait dengan aspek yang administratif atau Perdata, ada komponen yang kita sebut dengan mediator. Mediator hubungan industrial, kemudian pengawas ketenagakerjaan, kemudian juga ada dinas tenaga kerja,” ungkapnya.
Menaker itu berharap, kekhawatiran atau keinginan dari para pekerja bisa terjawab dengan hadirnya desk ketenagakerjaan, khususnya memberikan solusi dari permasalahan yang terjadi antara pekerja dengan perusahaan.
“Kami dari Kemnaker sangat bersyukur, sangat mensupport dan kita siap bekerja sama dengan Desk Ketenagakerjaan ini,” imbuhnya.
Terakhir, Yassierli mengatakan, pemerintah tengah berupaya menciptakan lingkungan kerja yang lebih nyaman dan memberikan kepastian kepada pekerja. Sehingga, berdampak pada daya saing industri.
“Kita tentu ucapkan terima kasih dan kita support kehadiran Desk Ketenagakerjaan Polri dan kita menunggu nanti Desk Ketenagakerjaan bisa membangun, bisa terus ada di wilayah atau di daerah yang ada di Indonesia, kolaborasi Kemnaker, ada dinas tenaga kerja terkait fungsi tenaga kerja,” pungkas Menaker itu.
(Red)
