Jakarta, ebcmedia – Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menargetkan pengungkapan pemilik pagar laut di Tangerang, Banten dapat diselesaikan dalam waktu seminggu. Hal itu disampaikan usai rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI, Jakarta, Kamis (23/1/2025).
“Kalau bisa seminggu ke depan selesai, kita akan segera selesaikan. Pokoknya secepatnya, betul-betul secepatnya,” ucap Trenggono di Kompleks Parlemen DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (23/1/2025).
Trenggono menegaskan, meski proses pengungkapan tidak mudah, pihaknya berkomitmen untuk bekerja maksimal agar masyarakat dapat segera mendapatkan kejelasan.
“Kita buktikan saja. Saya bekerja untuk mewujudkan apa yang menjadi harapan masyarakat. Kita akan secepat mungkin mengungkap ini sesuai dengan kewenangan kita,” kata Trenggono.
Sebagai kementerian yang bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya laut, dia menyebut, KKP memiliki kewenangan memeriksa izin dan pemanfaatan ruang laut. Termasuk memastikan pendirian pagar laut sesuai peraturan perundang-undangan.
“Kewenangan kita adalah memeriksa dari aspek administratif. Nama-nama yang mencuat atau siapa pun yang disebut, termasuk yang diberitakan media, akan kita undang dan pertanyakan,” ujarnya.
Selain itu, Trenggono menegaskan, KKP akan terus meningkatkan pengawasan di wilayah pesisir dan laut hingga Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) untuk memastikan tidak ada pelanggaran yang merugikan masyarakat.
Lebih lanjut, usai rapat, Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto mendesak Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono untuk segera mengungkap siapa dalang di balik pemasangan pagar laut di Tangerang, Banten yang mengganggu aktivitas nelayan.
“Saya ingin ini secepat-cepatnya diselesaikan. Namun, karena melibatkan banyak kementerian dan lembaga lain, kami beri waktu kepada Pak Menteri. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa terungkap siapa pihak di balik ini semua,” tutur Titiek usai rapat kerja bersama Menteri Trenggono di Kompleks Parlemen DPR RI.
Menanggapi adanya ketidakpuasan beberapa anggota Komisi IV atas penjelasan Menteri Trenggono, Titiek mengatakan, meskipun Komisi IV mengapresiasi langkah KKP dalam menangani kasus ini, pihaknya tetap meminta pemerintah meningkatkan antisipasi agar kasus serupa tidak berulang.
“Sebagai wakil rakyat, kami harus proaktif memperjuangkan kepentingan konstituen. Kami puas KKP telah menjalankan tugasnya, tapi ke depan kami ingin ini diantisipasi lebih baik lagi. Jangan sampai kasus seperti ini terjadi lagi, apalagi sampai viral baru ada tindakan,” pungkas Ketua Komisi IV DPR RI itu.
(Red)
