Jakarta, ebcmedia – Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, menyampaikan hasil survei terbaru Indikator Politik Indonesia, perihal ‘Evaluasi Publik Atas Kinerja Presiden dan Kabinet Merah Putih’, survei tersebut, dilakukan sejak tanggal 16-21 Januari 2025.
Salah satu hal yang penting, ia menyoroti sejumlah tantangan besar yang dihadapi pemerintahan Prabowo-Gibran, dalam 100 hari pertama kepemimpinannya.
Menurutnya, meski program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapat apresiasi tinggi dari publik, ia menilai, pemerintah belum cukup menjawab persoalan mendasar yang langsung berdampak pada kehidupan masyarakat, terutama di sektor ekonomi.
“Meski 87,1 persen warga mendukung Program MBG dan mayoritas percaya program ini dapat membantu mengatasi stunting dan mendorong usaha kecil, kita tidak boleh menutup mata terhadap persoalan besar di sektor ekonomi. Sekitar 53,6 persen warga masih menganggap harga kebutuhan pokok semakin tidak terjangkau,” ujar Burhanuddin dalam paparannya via YouTube Indikatorcoid, Senin (27/1/2025).
Burhanuddin juga mengingatkan, bahwa tingginya ekspektasi publik terhadap program populis seperti MBG harus diimbangi dengan pelaksanaan yang optimal.
“Hampir separuh warga, 47,4 persen, berharap program ini diberikan kepada seluruh anak di Indonesia. Namun, faktanya, cakupan program baru menjangkau 16,5 persen. Ada gap yang sangat lebar, dan ini akan menjadi tantangan tersendiri (bagi pemerintah),” ungkapnya.
Dalam evaluasinya, Burhanuddin menyoroti stagnansi persepsi positif publik terhadap kondisi ekonomi nasional.
“Hanya 35 persen warga yang menilai perekonomian membaik dalam setahun terakhir, tapi jauh lebih banyak yang menilai stagnan atau bahkan menilai memburuk,” tambah Peneliti Indikator Politik Indonesia itu.
Ia mendesak pemerintah untuk memberikan perhatian lebih pada tiga isu utama yang dinilai publik paling buruk penanganannya, yakni harga kebutuhan pokok, pengangguran, dan kemiskinan.
“Kesenjangan yang lebar antara harapan publik dengan fakta di lapangan akan mendorong pada ketidakpuasan dan ketidak-percayaan terhadap pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah harus bisa memberikan respon yang tepat, agar kepercayaan publik yang begitu besar bisa terjaga, begitu juga dengan stabilitas politik dan pemerintahan,” tutup Burhanuddin.
Diketahui, Populasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia di Survei Nasional yang punya hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan.
Kemudian, penarikan sampel menggunakan metode multistage random sampling. Dalam survei ini, jumlah sampel sebanyak 1.220 orang. Dengan asumsi metode simple random sampling, ukuran sampel 1.220 responden memiliki toleransi kesalahan (margin of error–MoE) sekitar ±2.9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Sampel berasal dari seluruh Provinsi di Indonesia yang terdistribusi secara proporsional.
Sementara itu, responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah
dilatih. Quality control terhadap hasil wawancara, dilakukan secara acak sebesar 20 persen dari total sampel oleh supervisor dengan kembali mendatangi responden terpilih (spot check). Dalam quality control tidak ditemukan kesalahan berarti.
(Red)
