Jakarta, ebcmedia – Mantan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) bersuara perihal sikap pemerintah yang sampai saat ini mengaku belum mengetahui pihak yang memasang pagar laut sepanjang 30 kilometer di Kabupaten Tangerang, Banten.
“Saya sudah katakan bahwa polisi Alhamdulillah dalam waktu dua hari bisa tangkap orang (pelaku) yang dipotong lehernya. Tapi ini 30 kilometer tidak tahu siapa. Ini kelewatan negeri ini,” kata JK, dikutip dari Liputan 6, Selasa (28/1/2025).
Politikus senior Partai Golkar ini tampak mengisyaratkan kurangnya keseriusan pemerintah dalam menangani temuan pagar laut yang meresahkan para nelayan tersebut. “Ini kelewatan negeri ini,” ucap JK lagi.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono untuk mengusut tuntas dugaan pelanggaran hukum dalam proyek pembangunan pagar laut di Tangerang itu.
“Tadi arahan Pak Presiden (Prabowo Subianto), satu, selidiki sampai tuntas secara hukum, supaya kita harus benar koridor hukumnya. Apabila tidak ada, itu harus menjadi milik negara. Nah itu kasusnya seperti itu,” kata Trenggono, Senin (20/1/2025).
Menurutnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah berkoordinasi dengan TNI AL usai pembongkaran pada Sabtu (18/1/2025), yang kemudian menuai polemik di masyarakat. Pasalnya, Trenggono disebut tidak sejalan dengan Prabowo dengan melarang pembongkaran tersebut.
“Karena kemarin juga ada pembongkaran yang dilakukan oleh TNI AL, maka tadi kita sudah koordinasi juga dengan KSAL (Kepala Staf Angkatan Laut). Tadi sudah rapat dengan KSAL, dengan jajarannya. Tentu setelah kami dipanggil oleh Pak Presiden ini, kita juga akan koordinasi lagi dengan beliau,” jelasnya.
“Dan kita sudah putuskan nanti hari Rabu (22 Januari 2025) kita akan berkumpul. Jadi tidak hanya TNI Angkatan Laut, tetapi juga Bakamla juga kita ikutkan, terus Baharkam,” sambungnya.
Trenggono mengaku sempat membaca informasi dari media bahwa pembuatan pagar laut dilakukan oleh Persatuan Nelayan Pantura. Namun begitu, tidak ada perwakilan dari kelompok tersebut yang menghadiri undangan klarifikasi KKP.
“Jadi tadi saya dapat laporan, tadi siang dapat laporan, katanya besok mau datang. Alhamdulillah kalau mereka datang, kita akan usut. Jadi lebih mudah. Tapi intinya tadi saya laporkan begitu, apabila tidak itu menjadi haknya negara,” ungkapnya
(Red)
