Jakarta, ebcmedia – Kementerian HAM mendesak pertanggungjawaban hukum kepada Malaysia terkait penembakan terhadap pekerja migran Indonesia (PMI). Kasus penembakan ini melibatkan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) di Tanjung Rhu, Selangor.
Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM, Kementerian HAM, Munafrizal Manan mengatakan kasus penembakan ini merupakan tindakan yang tidak menghormati nilai dan prinsip HAM. Pasalnya, kasus penembakan ini mengakibatkan satu WNI tewas, satu orang kritis dan tiga orang lainnya luka-luka.
“Kami terus mendesak untuk pertanggungjawaban hukum yang transparan dan imparsial oleh aparat penegak hukum Malaysia. Khususnya terhadap petugas APMM yang telah melakukan tindakan tidak manusiawi tersebut,” kata Munafrizal Manan dalam keterangan pers di Jakarta, Rabu (29/1/2025).
Lebih lanjut, Munafrizal menegaskan bahwa pemerintah Indonesia mengecam insiden yang terjadi pada Jumat (24/1/2025) tersebut. Oleh karena itu, Kementerian HAM mendorong Komisi HAM Malaysia untuk memantau perkembangan kasus itu atas dasar hak asasi untuk semua.
“Mendorong Komnas HAM RI untuk segera membahas peristiwa tersebut dalam Forum Institusi HAM Nasional se-Asia Tenggara (SEANF). Pasalnya, Komnas HAM dan SUHAKAM menjadi anggotanya,” ucap Munafrizal.
Sebelumnya diberitakan, Kedutaan Besar RI (KBRI) Kuala Lumpur melakukan akses kekonsuleran, menemui empat WNI korban penembakan. Keempat korban WNI penembakan itu dirawat di RS Serdang dan RS Klang, Malaysia.
Keempat korban penembakan itu, merupakan WNI yang menjadi korban penembakan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM). Kejadian nahas itu, terjadi pada Jumat (24/1/2025) lalu, di perairan Tanjung Rhu, Selangor.
Dari hasil pertemuan berhasil mengidentifikasi dua WNI HA dan MZ yang merupakan WNI asal Provinsi Riau. Keduanya mengungkapkan, tidak ada perlawanan dengan senjata tajam terhadap petugas APMM yang berpatroli.
“HA dan MZ telah mendapatkan perawatan dan dalam kondisi stabil. Keduanya juga menjelaskan kronologi kejadian dan menyatakan tidak ada perlawanan dengan senjata tajam dari penumpang WNI terhadap aparat APMM,” kata Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI, Judha Nugraha dalam keterangannya, di Jakarta, Rabu (29/1/2025).
(Red)
