Jakarta, ebcmedia – Analis politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ahmad Bakir Insan meminta Presiden Prabowo Subianto mengurangi jumlah kementerian dan lembaga jika memang benar-benar ingin melakukan efisiensi anggaran.
Menurut Bakir, kebijakan pemangkasan anggaran yang dilakukan Prabowo bertolak belakang dengan keputusannya membentuk banyak kementerian baru. Prabowo sebaiknya menyederhanakan jumlah kementerian dan lembaga.
“Jadi agar tidak paradoks antara efisiensi anggaran dengan kementerian, maka jalan lainnya adalah menyederhanakan kementerian,” kata Bakir, dikutip dari Kompas, Sabtu (8/2/2025).
Ia berpandangan, Prabowo dapat meniadakan kementerian-kementerian yang kinerjanya tidak efektif tetapi membutuhkan dana besar demi efisiensi anggaran.
“Di tengah upaya efisiensi yang diterapkan Prabowo, maka jalan penguatnya adalah mengefisiensi nomenklatur kementerian yang dianggap kurang efektif karena memerlukan dana besar,” ungkap Bakir.
Di sisi lain, ia menilai sinyal reshuffle yang muncul belakangan ini merupakan peringatan bagi para menteri agar bekerja lebih serius. Ia berpandangan, saat ini masih terlalu dini bagi Prabowo untuk merombak kabinet karena usia pemerintahan baru mencapai 100 hari.
Namun, Bakir beranggapan bahwa kinerja para menteri bisa lebih dimaksimalkan demi menyukseskan program-program Prabowo.
“Bisa jadi Prabowo melihat ada kerja-kerja yang seharusnya lebih maksimal, termasuk kasus-kasus yang seharusnya bisa diantisipasi sejak awal, sehingga tidak menurunkan marwah misi utama terkait kesejahteraan rakyat yang selalu didengungkan Prabowo,” ungkapnya.
Diketahui, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengumumkan pemangkasan anggaran pada sejumlah pos belanja kementerian/lembaga (K/L) untuk tahun 2025 yang mencapai Rp 256,1 triliun.
Pemangkasan ini merupakan bagian dari pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) No 1 Tahun 2025. Prabowo memerintahkan efisiensi atau penghematan belanja APBN 2025 senilai Rp 306,7 triliun.
Namun, sebelum Prabowo memerintahkan efisiensi, ia justru membentuk banyak kementerian dan lembaga baru di Kabinet Merah Putih. Total ada 112 orang yang masuk jajaran Kabinet Merah Putih, terdiri dari 48 menteri, 56 wakil menteri, 5 pejabat setingkat menteri, serta panglima TNI, Kapolri, dan Sekretaris Kabinet.
(Red)
