Jakarta, ebcmedia – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Choiri Fauzi menjelaskan, kementeriannya terkena pemotongan anggaran Rp 146 miliar. Angka itu sebesar Rp 48,86 persen dari pagu anggaran.
“Berdasarkan hasil rekonstruksi anggaran besaran efisiensi anggaran KemenPPPA tahun anggaran 2025 sebesar Rp 146.886.424.000 atau sebesar 48,86 persen, dari total anggaran KemenPPPA. Maka alokasi anggaran KemenPPPA yang dapat digunakan sebesar Rp 153.767.757.000 ,” ucap Arifah saat rapat dengan Komisi VIII DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (13/2/2025) sore.
Atas efisiensi itu, Arifah menyebut, anggaran yang ada dialokasikan untuk memenuhi gaji pegawai, dan operasional dasar prioritas serta sejumlah layanan publik. Sedangkan untuk anggaran prioritas nasional, kata dia, hanya untuk membayar gaji tenaga pengaduan program KemenPPPA.
“Anggaran kegiatan yang menjadi prioritas nasional hanya tersedia untuk pembayaran gaji tenaga layanan pengaduan call center SAPA 129 sebanyak 34 orang. Sedangkan layanan pendampingan, penjangkauan, dan rehabilitasi korban belum tersedia,” jelas dia.
Dari paparan Arifah itu, penggunaan sisa anggaran paling besar dialokasikan untuk gaji periode Maret hingga Desember 2025 dan pembayaran tunjangan kinerja (tukin) periode Februari sampai Desember pegawai KemenPPPA dan KPAI sebesar Rp 82,7 miliar. “Dana yang tersedia untuk program Kementerian PPPA dan KPAI tidak tersedia,” ujarnya.
Komisi VIII pun menyepakati anggaran rekonstruksi tersebut. Keputusan rapat itu dibacakan oleh ketua Komisi VIII Marwan Dasopang. “Komisi VIII DPR RI menyetujui usulan Anggaran Rekonstruksi tahun 2025 KemenPPA RI sebesar Rp 146.886.424.000 yang semula pagu awal sebesar Rp 300.654.181.000 sehingga pagu akhir anggaran tahun 2025 menjadi sebesar Rp 153.767.757.000,” pungkas ketua Komisi VIII DPR RI itu.
(Red)
