Jakarta, ebcmedia – Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan, menilai bahwa Retret Kepala Daerah yang berlangsung pada 21-28 Februari 2025 di Lembah Tidar bukanlah kebetulan, melainkan bagian dari strategi pemerintahan Prabowo Subianto, untuk menyelaraskan semangat nasionalisme antara pemerintah pusat dan daerah.
“Memang sudah direncanakan, namun tujuannya untuk menyamakan semangat nasionalisme antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, sehingga program-program pusat bisa dieksekusi dengan baik di tingkat daerah,” ujar Iwan dalam keterangan tertulis yang diterima ebc media Sabtu (16/2/2025).
Lebih lanjut, ia menyebut, ada kepentingan politik dalam acara tersebut, di mana Prabowo ingin memastikan kontrol terhadap para kepala daerah demi kelancaran agenda nasional.
“Secara politik, ini merupakan upaya Prabowo mengontrol para kepala daerah, tentu untuk kepentingan pencapaian program-program nasional,” tambahnya.
Namun, Iwan juga menyoroti, adanya potensi konflik kepentingan dalam penyelenggaraan acara ini. Pasalnya, lokasi retret berada di Lembah Tidar, yang dikelola oleh PT Lembah Tidar, perusahaan yang diduga milik Heru Irawanto, kader Partai Gerindra.
“Di tengah isu efisiensi, itu berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, walaupun (PT Lembah Tidar) itu perusahaan resmi. Persepsi publik akan mengarah ke situ (adanya konflik kepentingan),” pungkas Direktur Eksekutif IPR itu.
Sebelumnya, viral tangkapan layar dokumen surat yang menunjuk PT Limbah Tidar, sebagai tujuan setoran biaya akomodasi dan konsumsi bagi kepala daerah yang akan mengikuti retret atau pembekalan kepemimpinan di Akmil Magelang, selama tujuh hari mulai 21 Februari mendatang.
Ketua Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK) DPP Partai Gerindra sekaligus Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi mengklaim, perusahaan PT Lembah Tidar itu bukan milik kader Gerindra. Meskipun demikian, dia menyebut perusahaan itu ditunjuk presiden untuk mempersiapkan retret, termasuk retret Kabinet Merah Putih pada Oktober 2024 lalu.
