Jakarta, ebcmedia – Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, menilai sikap Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, yang menahan kadernya mengikuti retret atau pembekalan kepala daerah di Magelang, merupakan bentuk kemarahan sekaligus pembangkangan terhadap Pemerintahan Prabowo.
“Dapat dikatakan bahwa instruksi Megawati terhadap kadernya, yang saat ini menjadi kepala daerah, adalah bentuk pembangkang terhadap program pemerintah pusat,” ucap Fernando kepada ebcmedia melalui WhatsApp, Jumat (21/2/2025).
Fernando menganggap, sikap tersebut menunjukkan kemarahan atas penahanan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.
Namun, dia menyayangkan langkah Megawati itu, karena dapat merusak hubungan antara Megawati dan Prabowo, yang selama ini dirancang oleh orang-orang di sekitar keduanya.
Larangan tersebut juga, kata dia, akan membuat hubungan yang kurang baik antara kader PDI Perjuangan yang menjadi kepala daerah, dengan pemerintah pusat yang dipimpin oleh Presiden Prabowo.
“Kader PDIP tersebut, akan mengalami kerugian di saat memerintah, karena kemungkinan akan tidak mendapatkan bantuan dan program dari pemerintah pusat,” jelasnya.
Selain itu, menurut dia, setiap kader partai yang diberi amanat oleh rakyat menjadi kepala daerah, semestinya dalam menjalankan tata kelola pemerintahan harus lebih tunduk pada perintah pusat, ketimbang terhadap partai.
“Para kepala daerah harus lebih memperhatikan instruksi atau kebijakan pemerintah pusat, bukan lebih mengedepankan instruksi ketua umum atau partai,” tambahnya.
Sementara, dalam tata negara, pengamat politik itu berpendapat, bahwa partai politik harusnya tunduk pada negara, sehingga ketika ketua umum akan membuat instruksi terhadap kadernya, jangan sampai bertentangan dengan negara ataupun keputusan presiden.
Di sisi lain, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Iwan Setiawan juga menyatakan, dengan Megawati melarang kadernya mengikuti retret, PDIP memberikan signal perang terhadap pemerintah pusat.
“Secara kelembagaan, PDIP menabuh genderang perang dan menegaskan oposisinya terhadap pemerintah,” ujar Iwan kepada ebcmedia, Jumat (21/2025).
Terlepas dari kasus hukum yang menjerat Hasto, menurut Iwan, PDIP menganggap penetapan Hasto sebagai tersangka, yang akhirnya ditahan kemarin, sangat besar muatan politiknya.
“Dan ini merupakan rangkaian konflik antara PDIP dengan Jokowi. Bagi PDIP, Jokowi lah aktor kekuatan politik dibalik kasus ini. Sementara posisi Jokowi bersama Rezim sekarang semakin mesra dan kuat,” ungkapnya.
Dia menuturkan, di luar benar atau salah tindakan PDIP tersebut, partai juga mempunyai hak untuk mengizinkan atau malarang kadernya dalam melaksanakan sesuatu, namun, secara etika politik dan hukum kurang bagus, karena retret kepala daerah merupakan agenda nasional.
“Drama ini akan terus berlanjut ke episode-episode selanjutnya. Kita lihat saja ke depan, sampai di mana ujung konflik PDI dengan Jokowi ini,” ujarnya.
Menurut ia, keputusan tersebut juga, akan berpengaruh terhadap hubungan antara Megawati dengan Prabowo, “mungkin tidak ada lagi makan siang bersama,” tutup pengamat politik itu.
