Jakarta, ebcmedia – Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyambut baik peluncuran Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara secara resmi oleh Presiden Prabowo Subianto. Namun, para buruh meragukan komposisi kepeminpinan dan pelaksana Danantara yang ada.
“Jka melihat komposisi kepemimpinan badan pelaksana Danantara sungguh miris, jauh panggang dari api, dan tidak memberikan harapan apa pun bagi kaum buruh,” ucap Presiden Partai Buruh Said Iqbal dalam keterangan tertulis yang diterima ebcmedia di Jakarta, Kamis (27/2/2025).
Ia mengatakan, Menteri Investasi Rosan Roeslani yang menjabat CEO Danantara, adalah salah satu penggagas utama sekaligus Ketua Satgas Omnibus Law UU Cipta Kerja, kebijakan yang sangat ditentang oleh kaum buruh karena merusak masa depan.
“Apakah mungkin, saat menjabat sebagai CEO Danantara, ia akan berorientasi pada kesejahteraan rakyat, sementara kebijakan yang ia buat sebelumnya justru menghancurkan masa depan buruh melalui Omnibus Law,” ujarnya.
Said menuturkan, terdapat triliunan rupiah dana milik puluhan juta buruh yang disimpan di Bank Mandiri, BRI, dan BNI, yang kini dikelola oleh Danantara dan sekarang dana itu berada di tangan para pemimpin yang sebelumnya justru mengancam masa depan buruh dengan kebijakan Omnibus Law.
Begitu pula, kata dia, dengan kedua petinggi yang menjabat sebagai COO dan CIO BPI Danantara, yaitu Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria sebagai COO dan Ketua Kadin Bidang Pengembangan Keuangan Digital Pandu Patria Sjahrir sebagai CIO Danantara.
Menurut Said, rekam jejak keduanya tidak menunjukkan keterlibatan dalam kesejahteraan rakyat dan dekat sekali dengan kekuasaan serta kekuatan politik tertentu.
“Apakah buruh dan rakyat masih bisa mempercayakan dana puluhan ribu triliun rupiah kepada mereka?” ungkapnya.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja itu berpendapat, BPI Danantara tidak mungkin akan berjalan sesuai dengan cita-cita Presiden Prabowo, jika dikelola oleh pemimpin yang gagal menyelamatkan perekonomian Indonesia, terutama pada sektor riil.
Buktinya, ucap Said, PHK massal terus terjadi di banyak pabrik, mulai dari 2024, menimpa ratusan ribu buruh tekstil terkena badai PHK, sekarang ribuan buruh pabrik elektronik pun menderita hal yang sama.
Bahkan, dia memprediksi, beberapa perusahaan otomotif besar di tahun 2025 ini, akan menutup pabriknya dan sebagian direlokasi ke Cina. Semua, menurut dia, akibat impor besar-besaran dari Cina yang tidak terkontrol oleh pemerintah.
“Menteri Investasi, Menteri Tenaga Kerja, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, dan Menko Perekonomian bertanggung jawab atas PHK besar-besaran di sektor riil, serta harus membangun kepercayaan masyarakat terhadap BPI Danantara,” kata Presiden Partai Buruh itu.
(Dhii)
