Jakarta, ebcmedia – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyatakan, bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai Maret mendatang, akan menyerap anggaran besar, sekitar Rp 1-2 triliun per bulan.
“Dan berhubung gratis ya, persiapan sudah hampir dua bulan ini. Diperkirakan Maret akan dilaksanakan, mungkin per bulan bisa menyerap anggaran 1-2 triliun,” kata Zulhas saat konferensi pers usai rapat koordinasi di Graha Mandiri, Senin (3/3/2025).
Ia menjelaskan, bahwa keterlambatan program ini disebabkan oleh anggaran yang baru rampung. “Kenapa selama ini masih kecil? Ya memang anggarannya kan baru selesai, baru seminggu,” ungkapnya.
Zulhas menekankan pentingnya kesiapan rantai pasok, karena kebutuhan pangan yang sangat besar.
“Di Jawa tentu akan berbeda dengan Sumatera, Sumatera juga tentu akan beda dengan Indonesia Timur, makanannya,” jelas Menko Bidang Pangan itu.
Pemerintah juga tengah menyiapkan regulasi, untuk memastikan kelancaran program ini, baik dalam bentuk Instruksi Presiden (Inpres) atau Peraturan Presiden (Perpres).
“Sehingga semua pihak bisa melakukan tugasnya sesuai yang sudah diatur oleh aturan Inpres atau Perpres,” kata Zulhas.
Selain itu, ia pun mengingatkan, bahwa program ini akan berdampak besar, termasuk pada lingkungan.
“Tentu juga akan ada isu-isu lingkungan, oleh karena itu sekaligus ini harus dipersiapkan dengan baik, agar dampak lingkungan juga tidak terjadi,” ujar Ketua Umum PAN tersebut.
Mengenai stok pangan menjelang Ramadan, Zulhas memastikan kondisinya aman. “Ya, setelah ini selesai,” katanya singkat.
Ihwal mekanisme pengadaan bahan pangan, ia juga menyebut, akan dikoordinasikan oleh Badan Gizi dengan mempertimbangkan kebutuhan tiap daerah.
“Misalnya kalau di Jawa kan ayam. Tapi kalau di tempat saya, Sumatera mungkin perlunya ikan,” pungkasnya.
Diketahui, Menko Zulkifli Hasan menghadiri rapat koordinasi terkait program World Wide Community Resilience and Adaptation (WWCRA), yang digelar di Kementerian Koordinator Bidang Pangan.
Agenda ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Menteri Pertahanan, Menteri Keuangan, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Desa dan Pembangunan, Menteri Pertanian, Menteri Kehutanan, Menteri Kedaulatan dan Perikanan, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Panglima TNI, dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), serta Kepala Kantor Kepresidenan.
(Red)
