Jakarta, ebcmedia –
Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno mengatakan, rencana pemerintah memperluas layanan transportasi yang menghubungkan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Transjabodetabek) merupakan langkah tepat, untuk urai kemacetan di wilayah Jakarta.
“Rencana perluasan layanan Transjabodetabek akan sangat membantu mengurangi penggunaan (kendaraan) pribadi ke Kota Jakarta,” kata Djoko melalui pesan singkat kepada ITD News, Rabu (2/4/2025).
Ia menyebut, beban masyarakat, khususnya generasi muda, saat ini cukup berat dalam menjangkau hunian. Karena, selain harus membeli rumah yang harganya semakin mahal, juga harus membeli kendaraan bermotor.
Pasalnya, kata dia, kawasan perumahan yang yang menjadi favorit masyarakat tidak memiliki fasilitas transportasi umum menuju tempat kerja.
Sehingga, menurutnya, kawasan perumahan tersebut, menjadi kurang layak huni jika tidak berimbang dengan tersedianya akses transportasi.
Djoko menuturkan, sebelum tahun 1990-an, pemerintah menerapkan kebijakan pembangunan kawasan perumahan, harus berimbang dengan layanan transportasi umum yang ada, seperti angkutan kota, bus umum, dan bus Damri.
“Namun, saat ini, layanan angkutan kota ke permukiman itu kian terkikis, bahkan sudah banyak yang hilang, meskipun kawasan perumahan itu masih tetap ada,” ucapnya.
Sehingga, ketergantungan publik terhadap ojek, menurut Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) itu, merupakan imbas dari tata ruang yang semakin berantakan.
Di kawasan Jabodetabek saja, dia mengungkapkan, komposisi angkutan umum hanya tersisa 2 persen, sedangkan mobil pribadi 23 persen dan sepeda motor mencapai 75 persen.
Hal itu, menurut dia, akibat tidak adanya sinkronisasi antara membangun kawasan perumahan dan pemenuhan layanan transportasi umum.
Dia menilai, pemerintah perlu merevisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 (UU No 1/2011) tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, karena tidak mewajibkan fasilitas transportasi umum sebagai bagian dari sarana umum.
Djoko berpendapat, selain penambahan layanan Transjabodetabek dan melakukan revisi UU No 1/2011, pemerintah juga perlu mempertimbangkan penerapan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP).
“Guna memastikan target 60 persen warga Jabodetabek beralih menggunakan angkutan umum dan untuk mengendalikan mobilitas kendaraan pribadi di Jakarta,” ujarnya.
Jakarta Akan Tambah 4 Rute Transjabodetak
Djoko menyebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membuka empat rute baru bus Transjabodetabek di Alam Sutera hingga Vida Bekasi.
Saat ini, keempat rute tersebut tengah dalam tahap uji coba dan koordinasi dengan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek.
Di wilayah Bekasi, akan ada layanan dari Vida Bekasi ke Cawang Jakarta, untuk di Bogor, akan ada layanan dari Kota Wisata, Cibubur, ke Cawang, Jakarta.
Rute selanjutnya, yakni akan ada 2 layanan untuk wilayah Tangerang, yakni dari Alam Sutera ke Blok M, Jakarta, dan Binong ke Grogol, Jakarta.
Diketahui, sejak diluncurkan tahun 2017, JR Connexion (JRC) telah melayani 23 permukiman di kawasan Bodetabek.
Saat ini, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan berencana menyediakan bus JR Connexion di 117 titik kawasan pemukiman di Jabodetabek.
Tahun ini BPTJ menargetkan ada 40 titik yang terlayani. Sejumlah operator bus turut serta, seperti Perum Damri, PT Eka Sari Lorena Transport, PT Sinar Jaya, PT Transportasi Jakarta, PT Royal Wisata Nusantara, Alfa Omega Sehati.
Menurut Badan Pusat Statistik Tahun 2022, jumlah penduduk di Jabodetabek mencapai 31.684.645 jiwa. Hasil analisis BPTJ (2023), potensi jumlah penduduk terlayani angkutan umum sebanyak 7.977.987 jiwa atau 25,18 persen.
Ada tiga wilayah tertinggi di Jabodetabek yang potensi jumlah penduduk terlayani angkutan umum, yaitu Kota Administrasi Jakarta Pusat sejumlah 88,5 persen, Kota Administrasi Jakarta Selatan 70,84 persen, dan Kota Administrasi Jakarta Timur 64,09 persen.
Sementara itu, ada tiga wilayah terendah, yaitu Kabupaten Bekasi hanya sejumlah 0,84 persen, Kabupaten Tangerang 0,76 persen, dan Kabupaten Bogor 0,67 persen.
Menurut data dari Badan Pengelola Tapera (2023), terdapat 2.010 perumahan di wilayah Jabodetabek. Sejumlah perumahan itu terdiri dari 158 perumahan kelas atas (harganya lebih dari Rp 2 miliar), 268 perumahan kelas menengah (Rp 1 miliar – Rp 2 miliar), serta 1.584 perumahan kelas bawah (kurang dari Rp 1 miliar).
Jadi, menurut Djoko, perumahan-perumahan tersebut, harus terlayani angkutan umum. Layanan angkutan umum, kata dia, dapat berupa angkutan penghubung (feeder) menuju stasiun KRL Jabodetabek, Stasiun LRT Jabodebek atau halte rute Transjabodetabek terdekat.
Dapat juga layanan langsung atau direct service, seperti JR Connection yang disediakan saat jam sibuk pagi menuju Kota Jakarta dan sore dengan rute kebalikan dari Jakarta ke kawasan perumahan.
(Red)
