Jakarta, ebcmedia – Dewan Kehormatan Partai Golkar memberikan sikap terkait isu musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) untuk menggantikan kepemimpinan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang mencuat di publik belakangan ini.
Setidaknya ada lima poin sikap yang diambil dalam surat keputusan yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Kehormatan Akbar Tandjung dan Sekretaris Anwar Arifin tersebut.
Dalam poin pertama, dewan kehormatan meminta seluruh jajaran dari tingkat pusat hingga desa untuk tetap solid dan kompak serta menghentikan wacana munaslub yang sempat ramai diperbincangkan.
“Seluruh jajaran pengurus dan kader Partai Golkar dari tingkat DPP, DPD Provinsi, DPD Kabupaten/Kota. Tingkat kecamatan sampai tingkat kelurahan dan desa harus menjaga kekompakan dan soliditas partai. Dengan demikian wacana mengenai penyelenggaraan munaslub yang dilontarkan beberapa aktivis partai, agar dihentikan,” kata Akbar Tandjung dalam surat keputusannya pada Rabu (2/8/2023).
Dalam poin kedua, dewan kehormatan meminta untuk seluruh jajaran Partai Golkar fokus pada persiapan dan pelaksanaan Pemilu 2024 sehingga dapat menaikan perolehan suara dan kursi di setiap daerah, serta dapat kembali memenangkan pemilu seperti di pemilu tahun 2004 lalu.
“Untuk itu, DPP Partai Golkar segera melakukan pertemuan dengan seluruh perangkat organisasi tingkat pusat dan daerah secara berjenjang. Dengan secara aktif melibatkan organisasi yang mendirikan dan didirikan Partai Golkar (Hastakarya),” terangnya.
Dalam poin ketiga, dewan kehormatan meminta DPP Partai Golkar untuk menyusun langkah strategis dan langkah aksi yang konkret untuk memastikan kemenangan Partai Golkar dalam Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden 2024.
“DPP Partai Golkar perlu segera menyusun dan mensosialisasikan platform pembangunan nasional sebagai pedoman bagi para calon anggota legislatif dan kader dalam mensosialisasi dan kampanye pemilu,” lanjutnya.
Poin keempat, dewan kehormatan meminta DPP Partai Golkar untuk tetap konsisten mendukung dan mengawal pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam menuntaskan pembangunan nasional.
“Meminta kepada DPP Partai Golkar agar tetap konsisten mendukung dan mengawal pemerintahan Presiden Jokowi periode 2019-2024 dalam menuntaskan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila,” jelasnya.
Dalam poin terakhir, dewan kehormatan menyerahkan mandat secara keseluruhan kepada Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto untuk menentukan calon presiden dan wakil presiden
“Dewan kehormatan menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar untuk mengambil sikap dan keputusan dengan mengikuti perkembangan situasi dan kondisi bangsa dan negara,” pungkas Akbar. (Dian)
