Jakarta, ebcmedia – Koordinator Badan Pekerja Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Dimas Bagus Arya, menyebutkan bahwa ada tiga permasalahan utama secara fundamental atau pokok di institusi TNI & Polri.
“Ada permasalahan struktural, regulasi atau instrumental, dan kultural, yang itu memang menjadi salah satu paket penyelesaian sejumlah tindakan-tindakan (kekerasan) yang terjadi, melibatkan aparat TNI & Polri. Itu memang butuh komitmen dari kepala negara,” tutur Dimas di kantor KontraS, Senin (20/1/2025).
Ia melanjutkan, dengan adanya keinginan politik dari kepala negara, yakni dengan melakukan evaluasi terhadap aparat-aparat keamanan dan pertahanan negara. Menurutnya, hal tersebut menjadi poin yang sangat-sangat strategis dilakukan.
Dimas menjelaskan, poin pertama, dengan mengevaluasi pimpinan institusi keamanan dan pertahanan. Sebab, beberapa waktu yang lalu ada beberapa suara masyarakat, yang meminta presiden untuk melakukan evaluasi dan pencopotan terhadap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
“Karena sejumlah rentetan kekerasan yang dilakukan oleh anggota kepolisian, muaranya kalo tidak salah karena kasus penembakan Gamma. Itu kemudian yang menyoroti publik untuk kemudian bersuara, dan meminta adanya evaluasi serta pencopotan kapolri,” ungkapnya.
Suara kritik publik tersebut, kata dia, harus sangat direspon dengan cepat dan benar oleh Presiden Prabowo sebagai kepala negara, dan juga sejumlah menteri yang membawahi institusi keamanan dan pertahanan.
“Ada menko politik dan keamanan, menko hukum, HAM, imigrasi dan pemasyarakatan, serta ada menteri pertahanan juga disitu. Sepertinya memang perlu untuk melibatkan institusi-institusi, dalam melihat bagaimana rantai atau proses-proses reformasi yang dikehendaki oleh kepala negara,” jelas Koordinator KontraS itu.
Untuk poin kedua, sambung Dimas, yang harus diperhatikan adalah analisa atau catatan terhadap anggaran yang diberikan kepada dua institusi, yaitu Polri dan TNI.
Hal tersebut, karena dua institusi tersebut menempati posisi teratas, yakni posisi kesatu dan kedua dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
“Mungkin dari evaluasi terhadap anggaran, itu bisa jadi salah satu upaya perbaikan pada institusi TNI dan Polri, karena dengan jumlah anggaran yang banyak, ternyata masih ditemui sejumlah tindakan-tindakan yang diluar dari batas kewajaran yang dilakukan oleh (anggota) TNI & Polri,” ujar Dimas.
Ia pun menambahkan, dari poin ketiga, bahwa perlu melihat dan memperhatikan kembali proses pendidikan dan pembinaan yang ada di institusi TNI dan Polri, karena masalah kulturalnya adalah pola pendidikan dan pembinaan yang tidak baik, yang penuh dengan situasi korupsi dan nepotisme.
“Pada akhirnya menghasilkan satu kualitas prajurit atau anggota kepolisian yang juga tidak berkesesuaian dengan kebutuhan yang ada di masyarakat. Jadi misalnya evaluasi terhadap sistem pendidikan, pembinaan, sumber daya manusia (SDM) dan juga evaluasi terhadap pembagian jabatan yang ada di institusi TNI dan Polri,” pungkasnya.
(Red)
