Jakarta, ebcmedia – Sidang lanjutan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Puncak Tahun 2024 (PHPU Bupati Puncak), Pasangan Calon lengkapnya
Tag: #SengketaPilkada
Indikasi Pemalsuan Formulir dalam Pilkada Kabupaten Puncak, Papua Tengah
Jakarta, ebcmedia – Pelaksanaan pilkada menjadi sorotan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Kabupaten Puncak Tahun 2024. Perkara ini dimohonkan lengkapnya
Tuduhan Pemohon Asumtif Tidak Ada Bukti Yang Kuat
Jakarta, ebcmedia – Sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) kepala daerah kota Dumai di Mahkamah Konstitusi (MK) yang digelar pada Rabu (22/01/2025) lengkapnya
Khofifah Serang Balik Risma dalam Sidang Sengketa Pilkada di MK
Jakarta, ebcmedia – Beragam dugaan pelanggaran yang dilontarkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur nomor urut 3, Tri Rismaharini-Gus Hans, lengkapnya
Dalil Permohonan Paselon 1,2,3 Calon Bupati Tolikara Belum Memenuhi Syarat
Jakarta, ebcmedia – Calon Bupati Kabupaten Tolikara mengemukakan Dalil-dalil yang diungkap Pemohon dianggap belum memenuhi syarat, hal itu disampaikan Wilem Wandik, usai sidang lengkapnya
Sengketa Pilkada di MK: Perang Bukti & Upaya Menghadirkan Keadilan Substantif
Jakarta, ebcmedia – Direktur Eksekutif Citra Institute Yusak Farhan, menyoroti perkembangan sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Mahkamah Konstitusi (MK) yang ia lengkapnya
Hakim MK Harusnya Mendismisal Gugatan Pilkada Nabire
Jakarta, ebcmedia – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sdang pemeriksaan pendahuluan Perkara Nomor 225/PHPU.BUP-XXIII/2025 dilaksanakan Panel 3 yang dipimpin Hakim Konstitusi Arief lengkapnya
Bawaslu Jelaskan Posisi Netral dalam Sengketa Pilkada di MK
Jakarta, ebcmedia – Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bidang Koordinator Hukum Dan Penyelesaian Sengketa Totok Hariyono, menyatakan netralitas lembaga tersebut dalam lengkapnya
MK Terapkan Speedy Trial Tangani Sengketa Pilkada 2024
Jakarta, ebcmedia – Mahkamah Konstitusi (MK) menerapkan mekanisme speedy trial dalam menyidangkan sengketa Pilkada 2024. Sebab, MK hanya diberi waktu selama 45 lengkapnya
Putusan Sengketa Pilkada Paling Lambat Dibacakan 11 Maret 2025
Jakarta, ebcmedia – Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki waktu 45 hari kerja untuk memutuskan perkara perselisihan hasil Pilkada 2024. MK menargetkan putusan paling lengkapnya
- 1
- 2
- Berikutnya
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.
