Jakarta,ebcmedia-Sesuai instruksi Presiden Joko Widodo pelaksanaan larangan ekspor bijih bauksit mulai berlaku pada 10 Juni 2023. Pengusaha bauksit mengungkap, masih mendapatkan banyak kendala untuk membangun smelter.
Plh. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Bauksit dan Bijih Besi Indonesia (APB3I), Ronald Sulistyanto mengatakan, pengusaha bauksit mendukung kebijakan hilirisasi industri yang sedang dilaksanakan pemerintah untuk menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Mineral dan Batubara (Minerba). Undang-undang ini hasil amandemen dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009.
Ronald mengatakan, pembangunan industri hilir pengolalahan (smelter) bijih bauksit di Indonesia baru mulai dilaksanakan pada 2017 milik PT Well Harvest Winning Alumina Refinery (WHW). Hingga diterbitkan UU No.3 Tahun 2020, dibangun kembali smelter milik PT Bintan Alumina Indonesia (BAI).
Namun, ungkap Ronald, kedua smelter bijih bauksit ini proses perizinannya menggunakan Izin Usaha Industri (IUI) dari Kementerian Perindustrian. Bukan berdasarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP)/OPK dari Kementerian ESDM.
“Karena, jika menggunakan IUP/OPK, maka perusahaan yang ingin membangun smelter harus juga mempunyai usaha pertambangan bijih bauksit. Jadi, prosesnya lebih rumit,” ungkap Ronald kepada ebc.media.id via telepon, Senin (12/6/2023)
Ia mengungkap, biaya mendirikan smelter sangat mahal. Untuk bauksit, proses pengolahannya hanya sampai alumina dan aliminium. Pengolahan bijih bauksit berbeda dengan bijih nikel. Hal ini mengakibatkan pengeluaran modal atau belanja modal (capital expenditure atau capital spending/Capex) sangat tinggi.
“Untuk mendirikan satu smelter bauksit membutuhkan dana sekitar US$ 1,2 miliar. Itu bukan uang kecil, karena saat ini dunia investasi sedang tidak baik-baik saja. Akibat adanya pandemik, perang Rusia Ukraina, dan krisis moneter global,” tuturnya.
Ronald mengutarakan, pengusaha bauksit bukannya tidak mau membangun smelter, namun mengalami kendala-kendala lain yang dirasakan berat. Untuk bisa mendapatkan US$ 1,2 miliar dari delapan perusahaan bauksit yang sedang berkutat untuk mengejawantahkan kebijakan pemerintah, hampir angkat tangan.
“Namun, kami akan berusaha sampai titik darah penghabisan. Kami akan coba mengejawantahkan perintah dari pemerintah,” tukasnya.
Menurutnya, untuk mendapatkan dukungan pendanaan dari perbankan nasional pun sangat sulit. Bank masih berpandangan proyek ini belum bankable, karena keuntungannya sangat tipis, dan Break Even Point (BEP)-nya panjang, antara 10 sampai 15 tahun.
Ronald menyebutkan, ongkos produksi bauksit terbilang tinggi, mencapai US$ 300 per ton. Sedangkan harga jual alumina sekitar US$ 385 sampai US$ 400 per ton.
Dari dua smelter bijih bauksit yang beroperasi saat ini, kapasitas inputnya 1,2 juta ton bijih bauksit. Deposit bauksit di Indonesia sekitar 1,4 miliar ton. Jika diperebutkan 30 pemegang IUP yang sudah mempunyai RKAB yang rata-rata kapasitas produksinya 2 juta ton per tahun, maka akan menghasilkan 60 juta ton per tahun.
“Sementara saat ini yang diserap smelter hanya 12 juta ton bijih bauksit,” kata Ronald.
Sementara Menteri ESDM, Arifin Tasrif mempunyai data lain. Dia menjelaskan dari 12 fasilitas pemurnian bauksit, sudah ada 4 smelter yang beroperasi dan 8 smelter dalam tahapan pembangunan.
“Namun berdasarkan peninjauan di lapangan terdapat perbedaan yang sangat signifikan dengan hasil verifikator independen tersebut di mana pada 7 lokasi smelter dari 8 lokasi smelter masih berupa tanah lapang. Padahal dalam laporan hasil verifikasi ditunjukkan kemajuan pembangunan sudah mencapai kisaran antara 32% sampai dengan 66%,” jelasnya dalam Rapat Kerja bersama Komisi VII DPR RI.
Berdasarkan perhitungan saat ini, potensi pengurangan ekspor bijih bauksit 2023 sampai dengan 8,09 juta ton atau setara dengan US$ 288,52 juta atau setara Rp 4,26 triliun (Kurs Rp 14.800 per dolar AS).
Adapun di 2024, potensi pengurangan ekspor bijih bauksit akan semakin besar karena bauksit yang tidak terserap dalam negeri sebesar 13,86 juta ton atau setara nilai ekspor US$ 494,6 juta. (Syarif)
