Jakarta,ebcmedia– Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan tiga alasan anggaran Kementerian Perindustrian berada di bawah rata-rata nasional.
Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan sektor industri pengolahan nonmigas masih menjadi penopang utama bagi perekonomian nasional. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator.
Indikator pertama, pertumbuhan sektor industri pengolahan nonmigas Triwulan I 2023 tumbuh sebesar 4,67%. Kedua, kontribusi sektor industri pengolahan nonmigas pada Triwulan I 2023 sebesar 16,77%. Ketiga, wilayah ekspor sektor industri pengolahan nonmigas periode Januari-April 2023 mencapai US$ 60,62 miliar atau 70,2% dari total ekspor nasional. Keempat, nilai investasi di sektor industri pengolahan nonmigas pada Triwulan I 2023 mencapai Rp 135,30 triliun atau 41,14% dari total investasi nasional. Kelima, dari aspek ketenagakerjaan, industri pengolahan nonmigas mampu menyerap 19,11 juta orang pada Agustus 2022.
“Berbagai indikator positif terus bertumbuh, selaras dengan poin yang kita dapatkan sesuai survei Indeks Kepercayaan Industri (IKI) Januari-April 2023, yang masih berada di atas angka 50, serta survei Prompt Manufacturing Index (PMI) selama 16-17 bulan berturut-turut angkanya di atas 50,” kata Agus Gumiwang saat Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR RI, Selasa (13/6/2023).
Agus Gumiwang mengutarakan, Kemenperin memperoleh tambahan anggaran untuk pelaksanaan program pemerintah berupa bantuan pembelian Kendaraan Listrik Bermotor Berbasis Baterai (KLBBB) roda dua sebesar Rp 1,4 triliun, sehingga anggaran Kemenperin saat ini mencapai Rp 4,2 triliun. Realisasi anggaran Kemenperin sampai dengan 31 Mei 2023, di luar bantuan anggaran pembelian KLBBB roda dua, telah mencapai 27,34%.
“Jika anggaran bantuan pembelian KLBBB roda dua dimasukkan ke dalam anggaran Kemenperin, maka realisasi anggaran Kemenperin baru mencapai 19,06%,” terangnya.
Ia lantas mengungkap beberapa hal yang menyebabkan realisasi anggaran Kemenperin berada di bawah rata-rata nasional. Pertama, terdapat anggaran Kemenperin yang masih diblokir sebesar Rp 207,57 miliar atau 44,9% dari total anggaran.
“Sebagian besar anggaran yang diblokir disebabkan kebijakan automatic adjustment secara nasional,” jelasnya.
Alasan kedua, sambungnya, beberapa kegiatan dengan alokasi anggaran cukup besar, seperti pengembangan wirausaha baru (WUB), Diklat Three in One, pembangunan konstruksi SMK Bogor dan Politeknik Cilegon saat ini masih dalam proses pengadaan atau lelang barang dan jasa, serta dalam proses pelaksanaan.
“Total anggaran untuk kegiatan tersebut sebesar Rp 263,45 miliar,” sebut Agus Gumiwang.
Ketiga, terdapat anggaran bantuan pemerintah untuk pembelian KLBBB roda sebesar Rp 1,4 triliun atau 30,29% dari total anggaran Kemenperin yang ditambahkan atau dimasukkan ke dalam Dipa Kemenperin pada April 2023.
Agus Gumiwang juga melaporkan bahwa saat ini masyarakat yang memenuhi persyaratan sebagai salah satu dari empat kriteria penerima bantuan pembelian KLBBB yang telah mendapatkan potongan harga, dari sebanyak empat unit, yang tersalurkan dua unit sudah terverifikasi dan 696 unit dalam proses pendaftaran. Sehingga masih terdapat sisa kuota sebesar 199.298 unit KLBBB roda dua. (Syarif)