“Karena, pemerintah selalu mengatakan, pembanguna ekonomi dimulai dari desa. Jadi, Golkar pada prinsipnya dana desa perlu ditingkatkan. Apapun bentuknya, presentasi atau nominal, nanti pemerintah yang akan menentukan besaran dana desanya,” kata anggota DPR Fraksi Golkar, Firman Soebagyo.
Sementara anggota DPR Fraksi PAN, Dessy Ratnasari menyampaikan usulan minimal dana desa di setiap desa Rp 2 miliar, dan setiap tahun harus ditingkatkan.
“Prinsipnya PAN setuju ada peningkatan anggaran dana desa setiap tahun yang terukur dengan kriteria yang ditetapkan secara bersama antara DPR dengan pemerintah. Tidak ada limitasi nominal dan limitasi persentase,” papar Dessy Ratnasari.
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) seperti disampaikan Luluk Nur Hamidah, juga setuju ada peningkatan dana desa tiap tahun, namun tanpa menyebut persentase atau nonpersentasi. PKB hanya mengusulkan setiap desa diberikan dana desa minimal Rp 5 miliar.
“Dukungan dana desa minimal Rp 5 miliar berdasarkan azas keadilan, proporsionalitas, jumlah penduduk, tingkat kemiskinan dan kesejahteraan, dan barometer lainnya,” jelas Luluk.
