“Namun, adakalanya sebuah kebijakan yang diluncurkan pemerintah menimbulkan pro dan kontra. Bahkan muncul penilaian, jika kebijakan itu dari Presiden yang diketahui diusung oleh salah satu partai. Publik beranggapan kebijakan itu tak lepas dari usulan partai pengusung tersebut,” kata Pengurus Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem), salah satu organisasi sayap PDI Perjuangan, Jimmy Fajar kepada ebcmedia.id.
Padahal, bilang Jimmy, dalam pencalonan presiden, partai utama yang mengusung calon presiden tersebut berkoalisi dengan partai lain. Tujuannya untuk meraih suara dari kantong-kantong partai koalisi untuk menggolkan kandidat presiden di Pilpres.
Menurutnya, dalam alam demokrasi di Indonesia, nantinya akan ada bagi-bagi kursi kepemimpinan di kabinet yang dibentuk partai koalisi, baik di kementerian dan lembaga pemerintahan.
