NFA-Kementerian Dalam Negeri Rapat Pengendalian Inflasi

oleh -1701 Dilihat
banner 468x60

Jakarta, ebcmedia – Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) secara berkala menyampaikan progres hal-hal terkait kondisi aktual pangan. Dinamika harga pangan menjadi perhatian serius pemerintah pusat bersama pemerintah daerah.

Plt. Sekretaris Utama (Sestama) NFA Sarwo Edhy dalam rapat pengendalian inflasi di Kantor Kementerian Dalam Negeri pada Senin (20/11/2023) paparkan berbagai pelaksanaan kebijakan seputar pangan. Ia utarakan pentingnya inisiatif dan konsistensi dalam implementasi berbagai upaya stabilisasi pangan demi pengendalian inflasi

“Terkait adanya gejolak harga jagung di tingkat peternak, NFA telah mengambil kebijakan untuk melakukan impor. Ini menimbang harga jagung di tingkat peternak yang telah melampaui HAP (Harga Acuan Penjualan) sampai 47,66 persen,” urai Sarwo Edhy.

Lebih rinci, Plt. Sestama NFA Sarwo Edhy menjelaskan kondisi harga beberapa komoditas yang berada di atas HAP antara lain Gabah Kering Panen (GKP), Gabah Kering Giling (GKG), beras medium, beras premium, dan jagung. Sementara komoditas yang berada melebihi HAP di tingkat konsumen antara lain beras premium, beras medium, dan jagung.

Sarwo juga menuturkan adanya kenaikan Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan (NTPP) secara tahunan pada Oktober tahun ini. Dari angka 100,41 di Oktober 2022 menjadi 114,55 di Oktober 2023 atau mengalami kenaikan sebesar 14,08.

Plt. Sestama NFA mendorong pemerintah daerah dapat segera menyerap dana dekonsentrasi pangan yang berasal dari NFA. Harapannya pada minggu kedua Desember sudah mencapai 100 persen.

“Sampai saat ini masih ada 12 provinsi yang realisasi penyerapan dibawah 40 persen, antara lain Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Tengah, Riau, DKI Jakarta, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, Lampung, Sumatera Barat, Banten, Sumatera Utara, dan Kalimantan Barat. Mohon bantuannya kepada Bapak Ibu pimpinan daerah agar dapat menjadi perhatian bersama,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan agar pemerintah daerah dapat secara konsisten melaksanakan program-program terkait ketahanan pangan.

“Kita harapkan daerah juga bisa mengimbang nya dengan melakukan GPM (Gerakan Pangan Murah), bantuan pangan (atau) apapun juga. Instrumen yang digunakan baik dengan dana reguler, Belanja Tidak Terduga (BTT) atau dari CSR perusahaan di wilayah masing-masing untuk membantu sesama,” tambah Tito. (Gio)

No More Posts Available.

No more pages to load.