Yogyakarta, ebcmedia – Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling dasar. Untuk mendukung pencapaian ketahanan pangan maka diperlukan sistem pangan nasional. Sistem Pangan Nasional yang didasarkan pada UU No. 12/18 tentang pangan mencakup pilar yang komprehensif yakni ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan untuk menciptakan individu yang hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
Pembangunan ketahanan pangan nasional dilakukan dengan spirit kemandirian dan kedaulatan pangan. Hal tersebut disampaikan Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA), Andriko Noto Susanto, saat menyampaikan materi dengan tema Kebijakan Pangan Indonesia pada Acara Seminar Nasional Fiqih Kedaulatan Pangan: “Jihad Kedaulatan Pangan untuk Kesejahteraan Umat dan Kemandirian Bangsa.”
Acara ini diselenggarakan dalam rangka melaksanakan salah satu program kerja Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yaitu menyusun naskah Fikih Kedaulatan Pangan. Bekerja sama dengan Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Semnas diselenggarakan pada hari Sabtu (16/12/2023) di Kampus Terpadu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Bantul, DIY.
Semnas dibuka oleh Rektor UMY, Prof. Dr. Ir. Gunawan Budiyanto, M.P., IPM., yang dalam pembukaannya menyampaikan bahwa Muhammadiyah berkomitmen dalam memberikan sumbangsih dalam aspek kehidupan, termasuk yang terkait pangan. Selanjutnya Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bidang Tarjih dan Tajdid (Prof. Syamsul Anwar, MA) menyampaikan bahwa Pangan menyangkut hajat hidup orang banyak dan merupakan hak asasi manusia agar manusia dapat hidup secara utuh.
Pada sesi pemaparan, Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan NFA, Andriko Noto Susanto, menyampaikan perkembangan situasi ketahanan pangan, termasuk perkembangan konsumsi masyarakat Indonesia.
“Konsumsi pangan kita yang berasal dari sumber daya lokal masih perlu ditingkatkan. Terkait dengan tema Semnas kita, inilah salah satu perjuangan terkait pangan yang perlu dilakukan”, terang Andriko.
“Berbagai upaya dilakukan Pemerintah untuk mendukung pencapaian ketahanan pangan yang berlandaskan kemandirian dan kedaulatan pangan. Badan Pangan Nasional melaksanakan berbagai kegiatan untuk mengoperasionalkan hal tersebut termasuk dengan bekerja sama dengan multi-stakeholder. Termasuk dalam upaya yang dilakukan adalah penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) termasuk untuk bantuan pangan, fasilitasi distribusi pangan, pengendalian food waste, promosi B2SA, pengembangan usaha pangan lokal, serta perumusan standar juga pengawasan keamanan pangan segar”, pungkas Andriko. (Gio)
