Jakarta, ebcmedia – Koordinator Komunitas Profesi dan Asosiasi Kesehatan (KOMPAK) Moh. Adib Khumaid menilai ketiga pasangan calon presiden belum ada yang tegas untuk merevisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 yang masih menjadi polemik di bidang kesehatan.
“Pada dasarnya revisi atau judicial review yang kita perjuangkan di dalam konteks Undang-Undang Kesehatan 17 Tahun 2023 adalah upaya hak konstitusi yang ingin kita perjuangkan. Kami melihat memang dari 3 pasangan calon tidak tegas, dan tidak menyampaikan terkait dengan masa depan daripada judicial review ini,” kata Adib setelah forum diskusi di Jakarta Selatan pada Selasa (16/1/2024).
Adib mengemukakan, kunci di dalam pembuatan sebuah regulasi adalah melibatkan aktif bukan melibatkan mengundang, untuk biisa mendapatkan masukan-masukan dari banyak pihak sehingga regulasi itu dibuat berdasarkan memang kebutuhan dan kepentingan bersama para stakeholder kesehatan.
“Kami berharap bahwa perjuangan kita terkait dengan masalah judicial review ini bisa diberikan stressing juga oleh para pasangan calon 01, 02, 03 dan sekali lagi bukan kepentingan profesi,” terangnya.
Lanjut Adib, asosiasi kesehatan sangat menunggu itikad baik dari para pemimpin yang terpilih nanti untuk bisa duduk bersama, saling berdiskusi, demi kepentingan hidup orang banyak.
“Paling tidak komitmen bahwa akan mengajak duduk bersama itu menjadi satu hal yang buat kami sangat penting. Karena sekali lagi undang-undang ini dibuat bukan untuk kepentingan pemerintah saja, bukan untuk kepentingan OP (Organisasi Profesi) saja, tapi juga untuk kepentingan seluruh masyarakat Indonesia,” jelasnya.
Forum diskusi ini dihadiri oleh 11 organisasi profesi dan 8 asosiasi kesehatan. Ketiga calon pasangan presiden diundang dalam acara lima tahunan khusus membahas kesehatan itu.
Namun disayangkan, tidak ada satu pun paslon yang hadir secara langsung. Hanya capres nomor urut 1, Anies Baswedan yang memaparkan visi-misi program kesehatannya melalui daring, paslon nomor urut 3 hanya diwakilkan oleh para tim suksesnya, serta paslon nomor urut 2 yang absen dalam diskusi lima tahunan tersebut. (Dian)
