“Jadi, hari ini tanggal 8 Februari kita pastikan penyaluran bantuan pangan beras dihentikan sementara untuk mendukung proses demokrasi yang akan berlangsung pada 14 Februari mendatang. Ini komitmen kita bersama untuk memastikan Pemilu berlangsung secara tenang, baik, dan lancar,” ujar Kepala NFA Arief Prasetyo Adi dalam keterangannya, Kamis (8/2/2024) di Jakarta.
“Saya atas nama pemerintah, tentunya Badan Pangan Nasional, memohon maaf kepada saudara-saudara penerima bantuan pangan beras, ini kita hold sementara dulu, dari 8 Februari sampai dengan 14 Februari. Nanti di 15 Februari, bisa kita mulai lagi bantuan pangan beras ini,” sambungnya.
“Bapak Presiden menyampaikan jika masa tenang Pemilu seperti ini memang sebaiknya diberhentikan sementara terlebih dulu. Jadi Bapak presiden Joko Widodo menyampaikan hal tersebut saat penyaluran bantuan pangan di Jawa Tengah beberapa waktu lalu,” tambahnya.
Lebih lanjut Arief juga menampik anggapan sebagian pihak yang menuding bahwa bantuan pangan ini politis.
“Saya harus sampaikan bahwa program bantuan pangan beras ini sebenarnya sudah disiapkan dan dikerjakan sudah cukup lama. Jadi bukan Januari Februari kemudian jelang Pemilu, tidak begitu. Dari sebelum sebelumnya memang sudah dikerjakan,” ungkapnya.
“Kita mau sampaikan bahwa tidak ada politisasi dalam bantuan pangan beras pemerintah ini kepada 22 juta keluarga penerima manfaat, sehingga nanti pada waktunya mencoblos memang tidak terkait antara bantuan pangan dengan Pemilu,” tegas Arief.
Kendati demikian, Arief menekankan hanya program bantuan pangan beras saja yang dihentikan sementara jelang Pemilu tahun ini. Ia katakan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) tetap berjalan seperti biasanya guna memastikan ketersediaan stok beras secured di semua lini pasar.
“Saya sudah sampaikan ke Dirut Bulog untuk menghentikan sementara bantuan pangan beras kepada masyarakat dari tanggal 8 sampai 14 Februari, tetapi kegiatan-kegiatan lain untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan masih tetap dijalankan. Ini karena beras ini kebutuhannya dalam 1 bulan ada 2,6 juta ton yang diperlukan masyarakat Indonesia,” paparnya.
“Jadi hanya bantuan pangan yang dihentikan sementara, sedangkan beras SPHP tidak dihentikan. Pengiriman stok CBP (Cadangan Beras Pemerintah) ke Pasar Induk Beras Cipinang, ke pasar-pasar, ke ritel modern, ini tidak boleh berhenti,” terang Arief. (Gio)
