Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Supratman Andi Agtas menepis anggapan bahwa penunjukan dirinya sebagai menteri menggantikan politikus PDI-P Yasonna Laoly bernuansa politis.
Sebagaimana diketahui, PDI-P dan Presiden Joko Widodo telah pisah jalan dan konflik keduanya meruncing setelah Pemilihan Presiden 2024.
“Tidak ada masalah, itu kan kewenangan hak prerogratif presiden,” ujar Supratman setelah pelantikannya sebagai Menkumham di Istana Negara, Jakarta, Senin (19/8/2024).
“Jadi tidak ada dikotomi partai pemerintah dan lain-lain. Yang jelas, Pak Presiden memberi kepercayaan dan tugas saya untuk melaksanakan tugas itu,” kata dia.
Supratman juga mengaku telah berkomunikasi dengan Yasonna sebelum reshuffle ini.
“Saya berteman baik dengan Pak Yasonna, dan semalam kami juga kontak, dan saya sampaikan bahwa tentu tidak mungkin seketika semua kita ubah dan lain sebagainya,” kata Supratman.
Politikus Partai Gerindra itu mengeklaim akan bertindak adil jika menghadapi dualisme kepengurusan partai politik.
Posisi Menkumham sangat strategis dalam hal ini karena pengesahan kepengurusan partai politik ada pada tanda tangannya.
“Intinya semua harus kita lakukan secara objektif, mana yang objektif kita lihat, dari semua aspek legalitas yang cukup, dan itu sudah memenuhi persyaratan undang-undang,” kata Supratman.
“Kita akan berlaku adil,” ujar dia menambahkan.
Artikel by: Kompas.com
