Jakarta, ebcmedia – Pemerintahan Presiden Jokowi akan segera berakhir pada 20 Oktober 2024, Presiden terpilih Prabowo Subianto akan melanjutakan kepemimpinan Indonesia periode 2024-2029.
Dilansir dari laman detik.com jumlah utang pemerintah turun jelang Presiden Joko Widodo (Jokowi) lengser. Per Agustus 2024 totalnya mencapai Rp 8.461,93 triliun atau 38,49% terhadap produk domestik bruto (PDB), turun Rp 40,76 triliun dibandingkan bulan sebelumnya senilai Rp 8.502,69 triliun atau 38,68% PDB.
“Rasio utang per akhir Agustus 2024 yang mencapai 38,49% terhadap PDB, tetap konsisten terjaga di bawah batas aman 60% PDB sesuai UU Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara,” tulis Kemenkeu dalam Buku APBN KiTA, dikutip Jumat (27/9/2024).
Jokowi pertama kali dilantik menjadi orang nomor 1 di Indonesia pada 20 Oktober 2014 bersama pasangannya Jusuf Kalla (JK). Saat itu hutang pemerintah masih Rp 2.601,16 triliun, sampai tutup tahun 2014 naik tipis menjadi Rp 2.608,78 triliun.
Hutang pemerintah di era Jokowi konsisten naik hingga 2019 tercatat mencapai Rp 4.778 triliun. Jumlahnya pun semakin bertambah di periode kedua Jokowi bersama Ma’ruf Amin yang dilantik 20 Oktober 2019.
Hutang pemerintah mulai mencapai level Rp 8.000 triliun sejak November 2023. Kenaikan utang tertinggi terjadi saat pandemi COVID-19, di mana saat itu jumlahnya bertambah dari Rp 4.778 triliun di 2019, menjadi Rp 6.074,56 triliun di 2020 dan terus meningkat.
Dari total utang per Agustus 2024 yang sebesar Rp 8.461,93 triliun, mayoritas berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 7.452,56 triliun atau 88,07%. Sisanya 11,93% dari pinjaman Rp 1.009,37 triliun.
Untuk utang yang berasal dari penerbitan SBN terdiri dari SBN Domestik senilai Rp 6.063,41 triliun dan SBN Valas sebesar Rp 1.389,14 triliun. Sedangkan pinjaman berasal dari pinjaman dalam negeri Rp 39,63 triliun dan pinjaman luar negeri Rp 969,74 triliun.
(Red)