Jakarta, ebcmedia – Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, meminta pemerintah untuk mencopot Listyo Sigit dari kursi Kapolri. Hal tersebut, dia sampaikan, karena belakangan ini marak kejadian yang mencoreng kredibilitas Intitusi Polri.
“Kalo perlu Kapolri dipanggil, dimintai pertanggung-jawaban, kalau perlu dicopot, diganti,” ucap Usman di Gedung HDI Hive, Jakarta Pusat, Senin (9/12/2024).
Menurut Usman, ada banyak jenderal lain yang lebih senior, berpengalaman, memiliki kemampuan dalam memimpin Polri, serta memiliki integeritas yang jauh lebih baik dibanding Listyo Sigit Prabowo.
Pasalnya, ucap Usman, Listyo dipilih oleh Presiden Jokowi sebagai Kapolri, karena memiliki kedekatan emosional saja, di mana keduanya dulu sama-sama menjabat di Surakarta. Jokowi sebagai walikota dan Listyo sebagai Kapolrestabes.
Ditambah, Usman berpendapat, dengan tidak adanya pergantian Kapolri, di saat pemerintah berganti rezim adalah sebuah keanehan. Karena, menurut dia, biasanya dimana pun termasuk di Indonesia, jika ada perubahan kekuasaan, maka Kapolri dan jajaran penting lainnya juga akan berganti.
“Setiap kali pemerintahan baru terbentuk, selalu ganti Kapolri, selalu ganti Panglima TNI, Kepala BIN, Mendagri dan lain sebagainya,” Jelas pemerhati HAM itu.
Dengan tidak adanya perubahan tersebut, kata dia, maka mengindikasikan tidak adanya perubahan antara pemerintahan baru dengan yang sebelumnya. Dengan kata lain, Usman menganggap, tidak akan ada penyelesaian kasus HAM berat, perlindungan minoritas, dan reformasi kepolisian yang sungguh-sungguh.
(Dhii)
