Jakarta, ebcmedia – Mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Ronny F Sompie mengungkap ada jeda empat hari terkait permintaan KPK dalam mengajukan pencegahan bepergian ke luar negeri kepada Harun Masiku. Jeda empat hari itu dianggap krusial dalam menghilangnya jejak Harun Masiku hingga kini menjadi buron selama hampir lima tahun.
Ronny diperiksa sebagai saksi kasus perintangan penyidikan dalam pencarian Harun Masiku dengan tersangka Hasto Kristiyanto pada Jumat (3/1). Mantan penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, menilai pemeriksaan kepada Ronny menjadi upaya penyidik KPK dalam melihat dugaan perintangan Harun dari tahapan paling awal.
“Saya melihat penyidik secara cerdas mampu untuk mencari ke titik nol titik di mana Harun Masiku menghilang yaitu dari data lintasan imigrasi. Ini krusial mengapa Harun Masiku tidak ditangkap,” kata Yudi saat dihubungi, Sabtu (4/1/2025).
Menurut Yudi, jabatan Ronny sebagai Dirjen Imigrasi saat kasus itu mencuat menjadi krusial untuk melihat penyebab Harun sulit terdeteksi keberadaannya sejak akan ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada 8 Januari 2020. Dia juga menyoroti pengakuan Ronny yang menyebut KPK baru mengajukan pencegahan kepada Harun Masiku ke pihak Imigrasi pada 13 Januari 2020.
Harun Masiku diumumkan secara resmi sebagai tersangka oleh KPK pada 9 Januari 2020. Artinya, permintaan larangan bepergian ke luar negeri kepada Harun disampaikan KPK empat hari setelah mantan kader PDIP itu dijerat tersangka.
“Jadi ketika misalnya KPK baru beberapa hari kemudian melakukan pencegahan tentu Imigrasi sesuai dengan surat KPK pencegahannya. Jadi jeda beberapa hari ini tentu menjadi ruang kosong yang harus ditelusuri penyidik saat ini di bawah AKBP Rossa dan pimpinan KPK yang baru untuk melihat sejauh mana kaburnya Harun Masiku, keterlibatan orang-orang yang terkait punya kewenangan di sana,” kata Yudi.
Yudi mengatakan para mantan pimpinan KPK periode 2019-2024 juga bisa dimintai keterangan terkait jeda waktu permintaan pencegahan Harun Masiku tersebut. Dia menyebut permintaan pencegahan dari KPK harus selalu melalui persetujuan dari pimpinan.
“Sehingga pimpinan KPK saat itu dan juga penyidiknya saat itu bisa dimintai keterangan oleh penyidik,” jelas Yudi.
(Red)
