Yogyakarta, ebcmedia – Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) terus mendorong upaya peningkatan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) untuk menopang ketersediaan dan stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP). Hal ini penting sebagai sebuah upaya mewujudkan ketahanan pangan berbasis kemandirian pangan.
Hal tersebut disampaikan Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan NFA Rachmi Widiriani dalam Rapat penguatan Lumbung Pangan Masyarakat pada Kamis (24/11/2023) di Yogyakarta.
“Untuk mewujudkan ketahanan pangan yang berdasarkan kedaulatan dan kemandirian pangan, keberadaan lumbung pangan memiliki peran vital dalam menjaga ketersediaan pangan masyarakat, apalagi urgensi pengembangan lumbung pangan adalah untuk memaksimalkan produksi dalam negeri. Ini senada dengan yang digaungkan oleh Kepala NFA bahwa kemandirian pangan juga dapat diwujudkan dari program lumbung pangan seperti ini,” ujar Rachmi.
Sementara itu, NFA mendukung peningkatan peran BUMD dan Gapoktan di daerah dapat membantu pemerintah dalam menyangga ketahanan pangan daerah dan menjaga ketersediaan dan stabilisasi pangan nasional.
“Kami mendukung agar peran BUMD pangan dan Gapoktan dapat dioptimalisasi dalam memperkuat cadangan pangan daerah. Kolaborasi antar BUMD dan Gapoktan saat ini sangat membantu pemerintah dalam pengendalian inflasi di daerah. Oleh karena itu, BUMD dan Gapoktan harus didukung untuk berperan lebih dalam ekosistem pangan nasional” ungkap Rachmi.
Lebih lanjut Rachmi mengatakan penguatan kelembagaan lumbung pangan masyarakat kami dorong agar ada pemisahan antara pengelola produksi dan manajemen, karena pada prakteknya di lapangan petani yang mengurusi hulu akan kesulitan mengembangkan kegiatan bisnis di lumbung pangan.
“Pengembangan jejaring kemitraan dan kerjasama dengan para pihak bisa menjadi penggerak untuk penyaluran dan penjualan hasil produksi anggota lumbung. Saat ini cadangan pemerintah bukan hanya komoditas beras namun ada 11 komoditas lainya, sehingga kami mendorong lumbung pangan masyarakat dapat mengembangkan usaha pangan yang komoditas di wilayahnya dibutuhkan’’, jelas Rachmi.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Taru Martani, Nur Achmad Affandi mengatakan, sebagai salah satu BUMD, PT Taru Martani mendapat penugasan dari Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X untuk terlibat dalam pengelolaan cadangan pangan pemerintah DIY. Saat ini, pihaknya telah bekerja sama dengan sejumlah Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) untuk menyerap gabah petani.
“Sejak 2019, PT Taru Martani dipercaya sebagai tempat penitipan cadangan pangan milik Pemda DIY, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta. Saat ini kami bekerja sama dengan gapoktan yang punya penggilingan di daerah-daerah. Hal ini dimaksudkan agar ketika bahan pangan itu sewaktu-waktu dibutuhkan bisa secara cepat didistribusikan,” ujar Affandi. (Gio)
