Jakarta, ebcmedia – Sri Mulyani Indrawati Menteri Keuangan buka suara soal dugaan kebocoran 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).Data milik Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka.
Menurutnya ia telah meminta evaluasi menyeluruh terkait kebocoran data. Ia juga meminta Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo untuk melakukan pengecekkan.
“Kita sedang, saya sudah minta pak Dirjen Pajak dan seluruh pihak di Kemenkeu untuk melakukan evaluasi terhadap persoalannya, nanti akan disampaikan penjelasannya ya, oleh pak Dirjen Pajak dan tim IT-nya,” ucapnya.
Dugaan kebocoran 6 juta data NPWP yang kemudian diperjualbelikan di Breach Forums diungkap pendiri Ethical Hacker Indonesia, Teguh Aprianto dalam unggahannya di media sosial X pada Rabu (18/9).
Harga jual seluruh data itu mencapai Rp150 juta yang berisikan NIK(Nomor Induk Kependudukan), NPWP, alamat, nomor handphone, email serta data lain nya.
Dalam cuitan akun X milik Teguh Aprianto data yang bocor juga termasuk milik Presiden RI Joko Widodo dan putera nya Gibran Rakabuming Raka serta Kaesang Pangarep.
Selain petinggi negara ada juga sejumlah nama menteri yang datanya tersebar seperti Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Budi Arie Setiadi, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan, hingga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Kebocoran data NPWP itu juga diunggah oleh perusahaan keamanan siber Falcon Feeds di platform X.Dalam pernyataannya, mereka menyebut keaslian informasi itu belum dapat terverifikasi.
(Dhii)
