Jakarta, ebcmedia – Peringatan Hari Akreditasi Dunia tahun ini yang mengangkat tema “Akreditasi: Keberlanjutan dalam Pertumbuhan Ekonomi dan Lingkungan” juga menunjukkan bahwa akreditasi memainkan peran penting dalam mendorong pemulihan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
“Akreditasi dapat meningkatkan daya saing produk barang dan jasa di pasar internasional. Hal ini sejalan dengan arahan Bapak Presiden dan Wakil Presiden, yaitu untuk meningkatkan produktivitas agar bangsa Indonesia dapat maju dan berkembang seperti negara-negara Asia lainnya,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menjadi keynote speech pada acara pertemuan teknis lembaga penilaian kesesuaian yang diadakan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) dan Komite Akreditasi Nasional (KAN), Kamis (15/6/2023).
Dalam Sustainable Development Goals (SDGs) yang ditetapkan sejak tahun 2015, berbagai isu keberlanjutan menjadi arus utama, tidak hanya di bidang lingkungan tetapi juga merambah ke bidang ekonomi dan sosial.
Dalam upaya Pemulihan Ekonomi Nasional, Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk tidak hanya mengembalikan kondisi ekonomi sebagaimana sebelum krisis, namun juga ke kondisi yang lebih baik. Salah satu upaya untuk memenuhi komitmen tersebut adalah melalui transformasi ekonomi ke arah yang lebih “hijau” atau sering disebut dengan ekonomi sirkular.
“Ekonomi sirkular bukan hanya mengenai pengelolaan limbah tetapi juga bagaimana melakukan desain bahan baku, desain produk, serta proses produksi sehingga bahan baku dan produk yang dihasilkan dapat didaur ulang dan memiliki siklus penggunaan yang lebih panjang,” ucap Menko Airlangga dalam siaran persnya.
Di Indonesia, konsep ekonomi sirkular sudah menjadi bagian dari kebijakan Pemerintah misalnya konsep pembangunan rendah karbon yang telah tercantum dalam RPJMN 2020-2024 serta Peta Jalan Pencapaian NDC Indonesia 2030.
Terdapat lima sektor yang menjadi prioritas utama dalam dua dokumen tersebut, yakni pembangunan energi berkelanjutan, pengelolaan limbah terpadu, pengembangan industri hijau, pemulihan lahan berkelanjutan, serta inventarisasi dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan kelautan.
Dalam implementasi ekonomi sirkular, peran standardisasi dan penilaian kesesuaian termasuk didalamnya akreditasi merupakan salah satu alat yang dapat untuk mendukung target-target yang telah ditetapkan dengan mengintegrasikan kebijakan, strategi dan perencanaan nasional untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan lingkungan yang berkelanjutan.
“Dalam beberapa kajian dan skenario penerapan prinsip ekonomi sirkular, jika kita memulai dari sekarang di lima sektor prioritas, maka pada tahun 2030 ekonomi sirkular ini dapat meningkatkan PDB hingga Rp638 triliun di tahun 2030, menciptakan lapangan pekerjaan baru, mengurangi emisi CO2 hingga 126 juta ton, dan menghemat penggunaan air hingga 6,3 miliar meter kubik,” tandas Menko Airlangga. (Gio)
