Jakarta, ebcmedia – Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra, dan Pengacara Hotman Paris buka suara soal isu pembelian Mirage 2000-5 dari Qatar.
Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra menjawab tudingan korupsi dari lembaga anti korupsi Uni Eropa.
“Akhir -akhir ini muncul berbagai info yang menyesatkan tentang tuduhan adanya praktik korupsi dalam proses pembelian Mirage 2000-5 dan juga beredar informasi yang menuding PT TMI (Teknologi Militer Indonesia) berada di balik pembelian alutsista. Saya sampaikan, saya tegaskan bahwa informasi-informasi tersebut adalah sesat, fitnah dan hoaks,” ungkap Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra, Senin (12/2/2024).
“Nanti siapa pelakunya akan kita sikat. Ini minggu tenang soalnya, jadi kita tidak bicara dulu siapa pelakunya,” ujar Hotman.
Terkait isu adanya suap dalam pembelian 12 unit pesawat tempur bekas Mirage 2000-5, Wamenhan menegaskan isu itu merupakan kabar yang menyesatkan karena pembelian pesawat batal.
“Rencana pembelian Mirage 2000-5 belum terjadi karena alasan keterbatasan ruang fiskal,” ucap Wamenhan.
Dalam jumpa pers yang sama, Juru Bicara Menhan Dahnil Ahzar Simanjuntak lanjut menjelaskan pembatalan itu karena Pemerintah Indonesia tidak sanggup membayar sejumlah uang yang menjadi syarat pembelian.
“Karena ada keterbatasan fiskal tadi, kita tidak ada kemampuan membayar. Akhirnya kontraknya tidak efektif karena syaratnya tidak dipenuhi. Jadi, tidak mungkin ada suap karena tidak ada transaksi,” kata Dahnil menjawab pertanyaan wartawan.
Dahnil juga menegaskan pemerintah Indonesia tidak mengeluarkan uang sepeser pun selama proses pembelian berikut saat itu dibatalkan oleh Kemhan RI.
Kemudian, terkait isu yang kedua, Wamenhan RI menegaskan tidak ada kontrak pengadaan alutsista antara Kementerian Pertahanan dan PT TMI.
Dia pun menegaskan Kemhan RI akan menempuh langkah hukum terkait penyebaran dua hoaks tersebut.
Hotman Paris, selaku kuasa hukum Kemhan, menyebut beberapa hoaks yang beredar, di antaranya terkait tayangan video yang menampilkan foto Menhan Prabowo dan seorang politikus asal Yunani yang juga anggota Parlemen Eropa Eva Kaili yang beredar di beberapa platform media sosial.
Dia kepada media menyebut bakal menunggu masa tenang Pemilu 2024 berakhir untuk pada akhirnya memutuskan langkah hukum seperti apa yang akan ditempuh terkait penyebaran hoaks-hoaks tersebut.
“Belum ada keputusan lapor ke Polri, itu nanti kita tunggu,” tutup Hotman Paris menjawab pertanyaan wartawan saat jumpa pers. (Herkis Mks/Dhio)
