Jakarta, ebcmedia – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini memberikan penguatan integritas untuk para penyelenggara negara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional atau yang dikenal dengan Executive Briefing.
Acara digelar dan berlangung Selasa, 16 Mei 2023 pukul 08.30 WIB, bertempat di Gedung Merah Putih KPK
Menteri ATR/BPN Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto, Wakil Menteri Raja Juli Antoni, Inspektur Jenderal RB. Agus Widjajanto dan jajaran eselon satu lainnya meliputi tujuh Direktur Jenderal beserta pasangan masing-masing dijadwalkan hadir secara langsung.
“Pembekalan antikorupsi akan disampaikan langsung oleh Ketua KPK Firli Bahuri bersama jajaran pada Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK,” ujar Plt Jubir KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding.
Executive Briefing merupakan pembekalan antikorupsi yang KPK usung melalui program PAKU Integritas yang meliputi dua kegiatan utama, yaitu Pembekalan Antikorupsi (Executive Briefing) bagi penyelenggara negara beserta pasangannya dan Diklat Pembangunan Integritas bagi para penyelenggara negara.
“Kementerian ATR/BPN merupakan kementerian pertama yang kembali mendapat pembekalan antikorupsi di tahun ini,” katanya.
PAKU Integritas merupakan salah satu program pendidikan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan antikorupsi khusus bagi para penyelenggara negara di kementerian/lembaga. KPK berharap melalui program ini dapat memberikan penguatan nilai-nilai antikorupsi sebagai bekal bagi para penyelenggara negara dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara berintegritas.
Selain itu, dalam setiap penyelenggaraan kegiatan juga dipaparkan sejumlah capaian, tantangan dan kendala serta hasil penilaian atas upaya-upaya pencegahan korupsi yang telah dilakukan kementerian/lembaga.
Salah satunya terkait Survey Penilaian Integritas (SPI) dan tindak lanjut atas rekomendasi kajian sistem yang telah KPK lakukan sebagai bentuk evaluasi dan upaya perbaikan yang berkesinambungan.
Program ini telah dilakukan KPK sejak 2021 dengan jumlah penyelenggaraan sebanyak sembilan kali Executive Briefing dan empat seri Diklat Pembangunan Integritas dengan peserta dari sepuluh kementerian/lembaga, yaitu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kelautan dan Perikanan, Hukum dan Hak Asasi Manusia, Keuangan, Perdagangan, Pertanian, Sosial, Kesehatan, Komisi Pemilihan Umum, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.
Pada 2022 KPK juga telah menyelenggarakan sembilan seri Executive Briefing yang melibatkan total 17 kementerian/lembaga/pemda. Terdiri dari sepuluh kementerian/lembaga dan tujuh daerah. Sepuluh kementerian/lembaga ini mewakili fokus area KPK yang meliputi sektor Sumber Daya Alam (SDA), Aparat Penegak Hukum (APH), tata niaga, politik, dan pelayanan publik
Sepuluh kementerian/lembaga tersebut, yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal; Kementerian Perindustrian; Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu; Mahkamah Agung; Kementerian Dalam Negeri; serta Kementerian Keuangan.
Terakhir pada November 2022 ditutup dengan pembekalan antikorupsi untuk tujuh Penjabat Gubernur dari tujuh daerah beserta pasangan masing-masing. Ketujuh daerah tersebut adalah Provinsi Aceh, Banten, Gorontalo, Sulawesi Barat, Kep. Bangka Belitung, DKI Jakarta, dan Papua Barat.
Sedangkan, Diklat Pembangunan Integritas telah diselenggarakan sebanyak empat seri diklat yang diikuti oleh beberapa kementerian/lembaga tersebut dalam setiap serinya.*** sr (sumber humas KPK).
